Penulis: popjasa

SIUP

Pengertian SIUP yakni Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pengertian SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007). Bagi pelaku usaha pasti sudah familiar dengan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan). Semua badan usaha baik sifatnya pribadi maupun kelompok (PT, CV, UD, Firma) wajib memiliki SIUP. Namun untuk membuat SIUP, tidaklah mesti untuk membangun sebuah usaha skala besar seperti PT. Bagi anda yang masih melakukan usaha dalam skala kecil juga disarankan untuk mengurus SIUP. Kenapa? Ya karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebijakan yang diatur setiap perusahaan. Persekutuan maupun perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, maka wajib untuk melakukan pengurusan SIUP yang dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan.

Keuntungan Perusahaan  Apabila Mengurus SIUP

Dengan memiliki SIUP atau Surat Izin Perdagangan tentunya sangat menguntungkan, banyak perusahaan yang memilikinya. Lalu apa saja keuntungan SIUP Perusahaan. Berikut keuntungannya :

1. Karena telah memiliki alat pengesahan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga kegiatan usaha tidak akan mengalami kendala dalam perizinan
2. Dengan mempunyai SIUP kita bisa berkesempatan mengikuti proyek tender/lelang pengadaan barang di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.
3. Dengan memiliki SIUP (surat Izin Usaha Perdagangan) anda dapat mempelacar perdagangan ekspor dan impor

Mengapa Pengusaha Wajib Membuat SIUP

Pengurusan SIUP Wajib bagi para pengusaha karena dengan memiliki SIUP maka berarti badan usaha  sudah legal dan dapat menjalankan usaha perdagangan. Dengan demikian anda tidak perlu khawatir dengan kendala tengah  yang berkaitan dengan perizinan lokasi bisnis anda.

Jenis-Jenis SIUP

SIUP dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan modal yang digunakan ketika mendirikan usaha yaitu :

1. SIUP Mikro yakni merupakan SIUP yang diberikan kepada perusahaan Perdagangan Mikro dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya namun tidak lebih dari Rp50juta.
2. SIUP Kecil. SIUP jenis ini berbeda dengan SIUP Mikro, SIUP kecil yaitu surat izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar Rp50juta sampai dengan Rp500juta namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUP Menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 500juta sampai dengan Rp10 milyar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. SIUP Besar merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya lebih dari Rp 10 Milyar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Siapa yang Berhak Mengeluarkan SIUP?

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sementara yang memberikan izin adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP juga diberikan kepada para pengusaha baik perorangan maupun Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN dan sebagainya.

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Untuk perusahaan kecil dan menengah, SIUP dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sementara SIUP perusahaan besar dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama Menteri.

 Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

Hubungi :

Untuk info dan order hub :

SIUP

Pengertian SIUP yakni Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pengertian SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007). Bagi pelaku usaha pasti sudah familiar dengan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan). Semua badan usaha baik sifatnya pribadi maupun kelompok (PT, CV, UD, Firma) wajib memiliki SIUP. Namun untuk membuat SIUP, tidaklah mesti untuk membangun sebuah usaha skala besar seperti PT. Bagi anda yang masih melakukan usaha dalam skala kecil juga disarankan untuk mengurus SIUP. Kenapa? Ya karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebijakan yang diatur setiap perusahaan. Persekutuan maupun perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, maka wajib untuk melakukan pengurusan SIUP yang dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan.

Keuntungan Perusahaan  Apabila Mengurus SIUP

Dengan memiliki SIUP atau Surat Izin Perdagangan tentunya sangat menguntungkan, banyak perusahaan yang memilikinya. Lalu apa saja keuntungan SIUP Perusahaan. Berikut keuntungannya :

1. Karena telah memiliki alat pengesahan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga kegiatan usaha tidak akan mengalami kendala dalam perizinan
2. Dengan mempunyai SIUP kita bisa berkesempatan mengikuti proyek tender/lelang pengadaan barang di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.
3. Dengan memiliki SIUP (surat Izin Usaha Perdagangan) anda dapat mempelacar perdagangan ekspor dan impor

Mengapa Pengusaha Wajib Membuat SIUP

Pengurusan SIUP Wajib bagi para pengusaha karena dengan memiliki SIUP maka berarti badan usaha  sudah legal dan dapat menjalankan usaha perdagangan. Dengan demikian anda tidak perlu khawatir dengan kendala tengah  yang berkaitan dengan perizinan lokasi bisnis anda.

Jenis-Jenis SIUP

SIUP dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan modal yang digunakan ketika mendirikan usaha yaitu :

1. SIUP Mikro yakni merupakan SIUP yang diberikan kepada perusahaan Perdagangan Mikro dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya namun tidak lebih dari Rp50juta.
2. SIUP Kecil. SIUP jenis ini berbeda dengan SIUP Mikro, SIUP kecil yaitu surat izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar Rp50juta sampai dengan Rp500juta namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUP Menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 500juta sampai dengan Rp10 milyar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. SIUP Besar merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya lebih dari Rp 10 Milyar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Siapa yang Berhak Mengeluarkan SIUP?

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sementara yang memberikan izin adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP juga diberikan kepada para pengusaha baik perorangan maupun Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN dan sebagainya.

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Untuk perusahaan kecil dan menengah, SIUP dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sementara SIUP perusahaan besar dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama Menteri.

 Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

Hubungi :

Untuk info dan order hub :

SIUP

Pengertian SIUP yakni Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pengertian SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007). Bagi pelaku usaha pasti sudah familiar dengan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan). Semua badan usaha baik sifatnya pribadi maupun kelompok (PT, CV, UD, Firma) wajib memiliki SIUP. Namun untuk membuat SIUP, tidaklah mesti untuk membangun sebuah usaha skala besar seperti PT. Bagi anda yang masih melakukan usaha dalam skala kecil juga disarankan untuk mengurus SIUP. Kenapa? Ya karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebijakan yang diatur setiap perusahaan. Persekutuan maupun perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, maka wajib untuk melakukan pengurusan SIUP yang dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan.

Keuntungan Perusahaan  Apabila Mengurus SIUP

Dengan memiliki SIUP atau Surat Izin Perdagangan tentunya sangat menguntungkan, banyak perusahaan yang memilikinya. Lalu apa saja keuntungan SIUP Perusahaan. Berikut keuntungannya :

1. Karena telah memiliki alat pengesahan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga kegiatan usaha tidak akan mengalami kendala dalam perizinan
2. Dengan mempunyai SIUP kita bisa berkesempatan mengikuti proyek tender/lelang pengadaan barang di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.
3. Dengan memiliki SIUP (surat Izin Usaha Perdagangan) anda dapat mempelacar perdagangan ekspor dan impor

Mengapa Pengusaha Wajib Membuat SIUP

Pengurusan SIUP Wajib bagi para pengusaha karena dengan memiliki SIUP maka berarti badan usaha  sudah legal dan dapat menjalankan usaha perdagangan. Dengan demikian anda tidak perlu khawatir dengan kendala tengah  yang berkaitan dengan perizinan lokasi bisnis anda.

Jenis-Jenis SIUP

SIUP dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan modal yang digunakan ketika mendirikan usaha yaitu :

1. SIUP Mikro yakni merupakan SIUP yang diberikan kepada perusahaan Perdagangan Mikro dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya namun tidak lebih dari Rp50juta.
2. SIUP Kecil. SIUP jenis ini berbeda dengan SIUP Mikro, SIUP kecil yaitu surat izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar Rp50juta sampai dengan Rp500juta namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUP Menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 500juta sampai dengan Rp10 milyar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. SIUP Besar merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya lebih dari Rp 10 Milyar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Siapa yang Berhak Mengeluarkan SIUP?

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sementara yang memberikan izin adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP juga diberikan kepada para pengusaha baik perorangan maupun Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN dan sebagainya.

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Untuk perusahaan kecil dan menengah, SIUP dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sementara SIUP perusahaan besar dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama Menteri.

 Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

Hubungi :

Untuk info dan order hub :

SIUP

Pengertian SIUP yakni Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pengertian SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007). Bagi pelaku usaha pasti sudah familiar dengan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan). Semua badan usaha baik sifatnya pribadi maupun kelompok (PT, CV, UD, Firma) wajib memiliki SIUP. Namun untuk membuat SIUP, tidaklah mesti untuk membangun sebuah usaha skala besar seperti PT. Bagi anda yang masih melakukan usaha dalam skala kecil juga disarankan untuk mengurus SIUP. Kenapa? Ya karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebijakan yang diatur setiap perusahaan. Persekutuan maupun perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, maka wajib untuk melakukan pengurusan SIUP yang dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan.

Keuntungan Perusahaan  Apabila Mengurus SIUP

Dengan memiliki SIUP atau Surat Izin Perdagangan tentunya sangat menguntungkan, banyak perusahaan yang memilikinya. Lalu apa saja keuntungan SIUP Perusahaan. Berikut keuntungannya :

1. Karena telah memiliki alat pengesahan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga kegiatan usaha tidak akan mengalami kendala dalam perizinan
2. Dengan mempunyai SIUP kita bisa berkesempatan mengikuti proyek tender/lelang pengadaan barang di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.
3. Dengan memiliki SIUP (surat Izin Usaha Perdagangan) anda dapat mempelacar perdagangan ekspor dan impor

Mengapa Pengusaha Wajib Membuat SIUP

Pengurusan SIUP Wajib bagi para pengusaha karena dengan memiliki SIUP maka berarti badan usaha  sudah legal dan dapat menjalankan usaha perdagangan. Dengan demikian anda tidak perlu khawatir dengan kendala tengah  yang berkaitan dengan perizinan lokasi bisnis anda.

Jenis-Jenis SIUP

SIUP dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan modal yang digunakan ketika mendirikan usaha yaitu :

1. SIUP Mikro yakni merupakan SIUP yang diberikan kepada perusahaan Perdagangan Mikro dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya namun tidak lebih dari Rp50juta.
2. SIUP Kecil. SIUP jenis ini berbeda dengan SIUP Mikro, SIUP kecil yaitu surat izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar Rp50juta sampai dengan Rp500juta namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUP Menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 500juta sampai dengan Rp10 milyar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. SIUP Besar merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya lebih dari Rp 10 Milyar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Siapa yang Berhak Mengeluarkan SIUP?

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sementara yang memberikan izin adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP juga diberikan kepada para pengusaha baik perorangan maupun Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN dan sebagainya.

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Untuk perusahaan kecil dan menengah, SIUP dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sementara SIUP perusahaan besar dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama Menteri.

 Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

Hubungi :

Untuk info dan order hub :

SIUP

Pengertian SIUP yakni Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pengertian SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007). Bagi pelaku usaha pasti sudah familiar dengan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan). Semua badan usaha baik sifatnya pribadi maupun kelompok (PT, CV, UD, Firma) wajib memiliki SIUP. Namun untuk membuat SIUP, tidaklah mesti untuk membangun sebuah usaha skala besar seperti PT. Bagi anda yang masih melakukan usaha dalam skala kecil juga disarankan untuk mengurus SIUP. Kenapa? Ya karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebijakan yang diatur setiap perusahaan. Persekutuan maupun perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, maka wajib untuk melakukan pengurusan SIUP yang dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan.

Keuntungan Perusahaan  Apabila Mengurus SIUP

Dengan memiliki SIUP atau Surat Izin Perdagangan tentunya sangat menguntungkan, banyak perusahaan yang memilikinya. Lalu apa saja keuntungan SIUP Perusahaan. Berikut keuntungannya :

1. Karena telah memiliki alat pengesahan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga kegiatan usaha tidak akan mengalami kendala dalam perizinan
2. Dengan mempunyai SIUP kita bisa berkesempatan mengikuti proyek tender/lelang pengadaan barang di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.
3. Dengan memiliki SIUP (surat Izin Usaha Perdagangan) anda dapat mempelacar perdagangan ekspor dan impor

Mengapa Pengusaha Wajib Membuat SIUP

Pengurusan SIUP Wajib bagi para pengusaha karena dengan memiliki SIUP maka berarti badan usaha  sudah legal dan dapat menjalankan usaha perdagangan. Dengan demikian anda tidak perlu khawatir dengan kendala tengah  yang berkaitan dengan perizinan lokasi bisnis anda.

Jenis-Jenis SIUP

SIUP dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan modal yang digunakan ketika mendirikan usaha yaitu :

1. SIUP Mikro yakni merupakan SIUP yang diberikan kepada perusahaan Perdagangan Mikro dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya namun tidak lebih dari Rp50juta.
2. SIUP Kecil. SIUP jenis ini berbeda dengan SIUP Mikro, SIUP kecil yaitu surat izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar Rp50juta sampai dengan Rp500juta namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUP Menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 500juta sampai dengan Rp10 milyar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. SIUP Besar merupakan SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya lebih dari Rp 10 Milyar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Siapa yang Berhak Mengeluarkan SIUP?

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sementara yang memberikan izin adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP juga diberikan kepada para pengusaha baik perorangan maupun Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN dan sebagainya.

SIUP dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Untuk perusahaan kecil dan menengah, SIUP dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sementara SIUP perusahaan besar dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama Menteri.

 Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

Hubungi :

Untuk info dan order hub :

IMB

Selain memberikan kepastian hukum, IMB juga bertujuan untuk menjamin keandalan teknis sebuah bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Persyaratan Umum IMB diatur dalam Perda yang dirumuskan oleh masing-masing daerah. Hal ini mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2002 yakni Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 terkait Bangunan Gedung, yang menyebutkan persyaratan bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Umumnya, IMB untuk rumah tinggal harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi, identitas pribadi atau yayasan, bukti kepemilikan tanah dan bangunan gedung, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Ketetapan Rencana Kota (KRK) atau yang saat ini dikenal dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). KRK atau Izin Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan yang mencantumkan peruntukan suatu wilayah, seperti pemukiman, perumahan padat penduduk, jasa, perdagangan, pendidikan, perindustrian dan sebagainya. Persyaratan Khusus Namun perlu diketahui, bahwa setiap daerah memiliki peraturan khusus terkait persyaratan IMB.

Syarat  Permohonan  IMB (Izin Mendirikan Bangunan)  :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy SPPT PBB dan tanda lunas PBB tahun berjalan
3. Fotocopy Akta Pendirian (Bila Pemohon Berbadan Hukum)
4. Fotocopy SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota)
5. Gambar Rancang Bangun
6. Gambar Konstruksi
7. Perhitungan Konstruksi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sertifikat persetujuan dan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat yang wajib dimiliki oleh seluruh orang ketika akan membangun, merenovasi, merobohkan, menambah atau mengurangi luas bangunan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. IMB mengatur perizinan sebuah bangunan, baik itu berupa rumah, kantor, sekolah, restoran, dan lain-lain. Mengurus IMB bangunan memiliki peranan penting guna terciptanya tata letak bangunan yang aman dan teratur serta menjamin berjalannya proses transaksi jual beli bangunan secara legal dan benar.

Lalu, bagaimana apabila IMB anda hilang? Dan bagaimana mengurus IMB untuk bangunan lama atau IMB untuk bangunan yang ingin direnovasi?

Anda jangan khawatir dulu ketika IMB yang anda miliki hilang! Segera datangi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) di daerah di mana bangunan nda berada. BPAD memiliki seluruh arsip atau salinan IMB milik masyarakat setempat. Jam operasionalnya adalah setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin-Jumat, pukul 9 hingga pukul 3 sore.

Berkas yang harus anda siapkan ketika mengurus IMB yang hilang adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik IMB
2. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM)
3. Fotokopi IMB atau nomor IMB yang hilang, yang dapat diakses dari PTSP Kecamatan
4. Surat permohonan untuk mendapatkan arsip, ditujukan untuk BPAD.

Apabila seluruh berkas yang diperlukan sudah dilengkapi dan diserahkan pada BPAD, anda hanya akan perlu menunggu pembuatan ulang IMB anda. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada tahun pembuatan IMB anda yang hilang. Semakin lama jarak penerbitan IMB yang lama dengan IMB yang akan dibuat, maka semakin lama pula pembuatan IMB baru anda. Jika anda tidak sempat melakukanya atau tidak terlalu paham mengenai masalah tersebut, anda dapat mengandalkan Biro Jasa seperti AMANAH JASA untuk menyelesaikan permasalah anda tersebut. AMANAH JASA Memberikan kemudahan dan tidak menggangu aktifitas bisnis maupun pekerjaan anda dengan kecepatan penanganan, kepuasan pelanggan dan profesional.

Untuk informasi lebih lanjut :

Untuk info dan order hub :

IMB

Selain memberikan kepastian hukum, IMB juga bertujuan untuk menjamin keandalan teknis sebuah bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Persyaratan Umum IMB diatur dalam Perda yang dirumuskan oleh masing-masing daerah. Hal ini mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2002 yakni Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 terkait Bangunan Gedung, yang menyebutkan persyaratan bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Umumnya, IMB untuk rumah tinggal harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi, identitas pribadi atau yayasan, bukti kepemilikan tanah dan bangunan gedung, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Ketetapan Rencana Kota (KRK) atau yang saat ini dikenal dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). KRK atau Izin Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan yang mencantumkan peruntukan suatu wilayah, seperti pemukiman, perumahan padat penduduk, jasa, perdagangan, pendidikan, perindustrian dan sebagainya. Persyaratan Khusus Namun perlu diketahui, bahwa setiap daerah memiliki peraturan khusus terkait persyaratan IMB.

Syarat  Permohonan  IMB (Izin Mendirikan Bangunan)  :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy SPPT PBB dan tanda lunas PBB tahun berjalan
3. Fotocopy Akta Pendirian (Bila Pemohon Berbadan Hukum)
4. Fotocopy SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota)
5. Gambar Rancang Bangun
6. Gambar Konstruksi
7. Perhitungan Konstruksi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sertifikat persetujuan dan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat yang wajib dimiliki oleh seluruh orang ketika akan membangun, merenovasi, merobohkan, menambah atau mengurangi luas bangunan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. IMB mengatur perizinan sebuah bangunan, baik itu berupa rumah, kantor, sekolah, restoran, dan lain-lain. Mengurus IMB bangunan memiliki peranan penting guna terciptanya tata letak bangunan yang aman dan teratur serta menjamin berjalannya proses transaksi jual beli bangunan secara legal dan benar.

Lalu, bagaimana apabila IMB anda hilang? Dan bagaimana mengurus IMB untuk bangunan lama atau IMB untuk bangunan yang ingin direnovasi?

Anda jangan khawatir dulu ketika IMB yang anda miliki hilang! Segera datangi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) di daerah di mana bangunan nda berada. BPAD memiliki seluruh arsip atau salinan IMB milik masyarakat setempat. Jam operasionalnya adalah setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin-Jumat, pukul 9 hingga pukul 3 sore.

Berkas yang harus anda siapkan ketika mengurus IMB yang hilang adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik IMB
2. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM)
3. Fotokopi IMB atau nomor IMB yang hilang, yang dapat diakses dari PTSP Kecamatan
4. Surat permohonan untuk mendapatkan arsip, ditujukan untuk BPAD.

Apabila seluruh berkas yang diperlukan sudah dilengkapi dan diserahkan pada BPAD, anda hanya akan perlu menunggu pembuatan ulang IMB anda. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada tahun pembuatan IMB anda yang hilang. Semakin lama jarak penerbitan IMB yang lama dengan IMB yang akan dibuat, maka semakin lama pula pembuatan IMB baru anda. Jika anda tidak sempat melakukanya atau tidak terlalu paham mengenai masalah tersebut, anda dapat mengandalkan Biro Jasa seperti AMANAH JASA untuk menyelesaikan permasalah anda tersebut. AMANAH JASA Memberikan kemudahan dan tidak menggangu aktifitas bisnis maupun pekerjaan anda dengan kecepatan penanganan, kepuasan pelanggan dan profesional.

Untuk informasi lebih lanjut :

Untuk info dan order hub :

IMB

Selain memberikan kepastian hukum, IMB juga bertujuan untuk menjamin keandalan teknis sebuah bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Persyaratan Umum IMB diatur dalam Perda yang dirumuskan oleh masing-masing daerah. Hal ini mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2002 yakni Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 terkait Bangunan Gedung, yang menyebutkan persyaratan bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Umumnya, IMB untuk rumah tinggal harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi, identitas pribadi atau yayasan, bukti kepemilikan tanah dan bangunan gedung, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Ketetapan Rencana Kota (KRK) atau yang saat ini dikenal dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). KRK atau Izin Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan yang mencantumkan peruntukan suatu wilayah, seperti pemukiman, perumahan padat penduduk, jasa, perdagangan, pendidikan, perindustrian dan sebagainya. Persyaratan Khusus Namun perlu diketahui, bahwa setiap daerah memiliki peraturan khusus terkait persyaratan IMB.

Syarat  Permohonan  IMB (Izin Mendirikan Bangunan)  :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy SPPT PBB dan tanda lunas PBB tahun berjalan
3. Fotocopy Akta Pendirian (Bila Pemohon Berbadan Hukum)
4. Fotocopy SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota)
5. Gambar Rancang Bangun
6. Gambar Konstruksi
7. Perhitungan Konstruksi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sertifikat persetujuan dan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat yang wajib dimiliki oleh seluruh orang ketika akan membangun, merenovasi, merobohkan, menambah atau mengurangi luas bangunan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. IMB mengatur perizinan sebuah bangunan, baik itu berupa rumah, kantor, sekolah, restoran, dan lain-lain. Mengurus IMB bangunan memiliki peranan penting guna terciptanya tata letak bangunan yang aman dan teratur serta menjamin berjalannya proses transaksi jual beli bangunan secara legal dan benar.

Lalu, bagaimana apabila IMB anda hilang? Dan bagaimana mengurus IMB untuk bangunan lama atau IMB untuk bangunan yang ingin direnovasi?

Anda jangan khawatir dulu ketika IMB yang anda miliki hilang! Segera datangi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) di daerah di mana bangunan nda berada. BPAD memiliki seluruh arsip atau salinan IMB milik masyarakat setempat. Jam operasionalnya adalah setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin-Jumat, pukul 9 hingga pukul 3 sore.

Berkas yang harus anda siapkan ketika mengurus IMB yang hilang adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik IMB
2. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM)
3. Fotokopi IMB atau nomor IMB yang hilang, yang dapat diakses dari PTSP Kecamatan
4. Surat permohonan untuk mendapatkan arsip, ditujukan untuk BPAD.

Apabila seluruh berkas yang diperlukan sudah dilengkapi dan diserahkan pada BPAD, anda hanya akan perlu menunggu pembuatan ulang IMB anda. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada tahun pembuatan IMB anda yang hilang. Semakin lama jarak penerbitan IMB yang lama dengan IMB yang akan dibuat, maka semakin lama pula pembuatan IMB baru anda. Jika anda tidak sempat melakukanya atau tidak terlalu paham mengenai masalah tersebut, anda dapat mengandalkan Biro Jasa seperti AMANAH JASA untuk menyelesaikan permasalah anda tersebut. AMANAH JASA Memberikan kemudahan dan tidak menggangu aktifitas bisnis maupun pekerjaan anda dengan kecepatan penanganan, kepuasan pelanggan dan profesional.

Untuk informasi lebih lanjut :

Untuk info dan order hub :

IMB

Selain memberikan kepastian hukum, IMB juga bertujuan untuk menjamin keandalan teknis sebuah bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Persyaratan Umum IMB diatur dalam Perda yang dirumuskan oleh masing-masing daerah. Hal ini mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2002 yakni Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 terkait Bangunan Gedung, yang menyebutkan persyaratan bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Umumnya, IMB untuk rumah tinggal harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi, identitas pribadi atau yayasan, bukti kepemilikan tanah dan bangunan gedung, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Ketetapan Rencana Kota (KRK) atau yang saat ini dikenal dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). KRK atau Izin Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan yang mencantumkan peruntukan suatu wilayah, seperti pemukiman, perumahan padat penduduk, jasa, perdagangan, pendidikan, perindustrian dan sebagainya. Persyaratan Khusus Namun perlu diketahui, bahwa setiap daerah memiliki peraturan khusus terkait persyaratan IMB.

Syarat  Permohonan  IMB (Izin Mendirikan Bangunan)  :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy SPPT PBB dan tanda lunas PBB tahun berjalan
3. Fotocopy Akta Pendirian (Bila Pemohon Berbadan Hukum)
4. Fotocopy SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota)
5. Gambar Rancang Bangun
6. Gambar Konstruksi
7. Perhitungan Konstruksi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sertifikat persetujuan dan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat yang wajib dimiliki oleh seluruh orang ketika akan membangun, merenovasi, merobohkan, menambah atau mengurangi luas bangunan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. IMB mengatur perizinan sebuah bangunan, baik itu berupa rumah, kantor, sekolah, restoran, dan lain-lain. Mengurus IMB bangunan memiliki peranan penting guna terciptanya tata letak bangunan yang aman dan teratur serta menjamin berjalannya proses transaksi jual beli bangunan secara legal dan benar.

Lalu, bagaimana apabila IMB anda hilang? Dan bagaimana mengurus IMB untuk bangunan lama atau IMB untuk bangunan yang ingin direnovasi?

Anda jangan khawatir dulu ketika IMB yang anda miliki hilang! Segera datangi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) di daerah di mana bangunan nda berada. BPAD memiliki seluruh arsip atau salinan IMB milik masyarakat setempat. Jam operasionalnya adalah setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin-Jumat, pukul 9 hingga pukul 3 sore.

Berkas yang harus anda siapkan ketika mengurus IMB yang hilang adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik IMB
2. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM)
3. Fotokopi IMB atau nomor IMB yang hilang, yang dapat diakses dari PTSP Kecamatan
4. Surat permohonan untuk mendapatkan arsip, ditujukan untuk BPAD.

Apabila seluruh berkas yang diperlukan sudah dilengkapi dan diserahkan pada BPAD, anda hanya akan perlu menunggu pembuatan ulang IMB anda. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada tahun pembuatan IMB anda yang hilang. Semakin lama jarak penerbitan IMB yang lama dengan IMB yang akan dibuat, maka semakin lama pula pembuatan IMB baru anda. Jika anda tidak sempat melakukanya atau tidak terlalu paham mengenai masalah tersebut, anda dapat mengandalkan Biro Jasa seperti AMANAH JASA untuk menyelesaikan permasalah anda tersebut. AMANAH JASA Memberikan kemudahan dan tidak menggangu aktifitas bisnis maupun pekerjaan anda dengan kecepatan penanganan, kepuasan pelanggan dan profesional.

Untuk informasi lebih lanjut :

Untuk info dan order hub :

IMB

Selain memberikan kepastian hukum, IMB juga bertujuan untuk menjamin keandalan teknis sebuah bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Persyaratan Umum IMB diatur dalam Perda yang dirumuskan oleh masing-masing daerah. Hal ini mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2002 yakni Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 terkait Bangunan Gedung, yang menyebutkan persyaratan bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Umumnya, IMB untuk rumah tinggal harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi, identitas pribadi atau yayasan, bukti kepemilikan tanah dan bangunan gedung, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Ketetapan Rencana Kota (KRK) atau yang saat ini dikenal dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). KRK atau Izin Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan yang mencantumkan peruntukan suatu wilayah, seperti pemukiman, perumahan padat penduduk, jasa, perdagangan, pendidikan, perindustrian dan sebagainya. Persyaratan Khusus Namun perlu diketahui, bahwa setiap daerah memiliki peraturan khusus terkait persyaratan IMB.

Syarat  Permohonan  IMB (Izin Mendirikan Bangunan)  :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy SPPT PBB dan tanda lunas PBB tahun berjalan
3. Fotocopy Akta Pendirian (Bila Pemohon Berbadan Hukum)
4. Fotocopy SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota)
5. Gambar Rancang Bangun
6. Gambar Konstruksi
7. Perhitungan Konstruksi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu sertifikat persetujuan dan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat yang wajib dimiliki oleh seluruh orang ketika akan membangun, merenovasi, merobohkan, menambah atau mengurangi luas bangunan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. IMB mengatur perizinan sebuah bangunan, baik itu berupa rumah, kantor, sekolah, restoran, dan lain-lain. Mengurus IMB bangunan memiliki peranan penting guna terciptanya tata letak bangunan yang aman dan teratur serta menjamin berjalannya proses transaksi jual beli bangunan secara legal dan benar.

Lalu, bagaimana apabila IMB anda hilang? Dan bagaimana mengurus IMB untuk bangunan lama atau IMB untuk bangunan yang ingin direnovasi?

Anda jangan khawatir dulu ketika IMB yang anda miliki hilang! Segera datangi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) di daerah di mana bangunan nda berada. BPAD memiliki seluruh arsip atau salinan IMB milik masyarakat setempat. Jam operasionalnya adalah setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin-Jumat, pukul 9 hingga pukul 3 sore.

Berkas yang harus anda siapkan ketika mengurus IMB yang hilang adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik IMB
2. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM)
3. Fotokopi IMB atau nomor IMB yang hilang, yang dapat diakses dari PTSP Kecamatan
4. Surat permohonan untuk mendapatkan arsip, ditujukan untuk BPAD.

Apabila seluruh berkas yang diperlukan sudah dilengkapi dan diserahkan pada BPAD, anda hanya akan perlu menunggu pembuatan ulang IMB anda. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada tahun pembuatan IMB anda yang hilang. Semakin lama jarak penerbitan IMB yang lama dengan IMB yang akan dibuat, maka semakin lama pula pembuatan IMB baru anda. Jika anda tidak sempat melakukanya atau tidak terlalu paham mengenai masalah tersebut, anda dapat mengandalkan Biro Jasa seperti AMANAH JASA untuk menyelesaikan permasalah anda tersebut. AMANAH JASA Memberikan kemudahan dan tidak menggangu aktifitas bisnis maupun pekerjaan anda dengan kecepatan penanganan, kepuasan pelanggan dan profesional.

Untuk informasi lebih lanjut :

Untuk info dan order hub :